Analisis Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Sumber Daya Manusia Kesehatan Di Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai

Analysis of the Planning, Procurement, and Distribution of Health Human Resources at the Sinjai Regency Health Office

Abstract

Pengelolaan sumber daya manusia kesehatan (SDMK) menentukan kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan dalam menyediakan layanan yang bermutu dan merata. Penelitian ini bertujuan menganalisis perencanaan, pengadaan, dan pendistribusian SDMK, mengidentifikasi kendala pelaksanaannya, serta mengkaji upaya perbaikan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai. Penelitian menggunakan desain deskriptif kualitatif. Sebanyak 13 informan dipilih secara purposif, terdiri atas dua informan kunci, enam informan utama, dan lima informan pendukung. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen, kemudian dianalisis melalui kondensasi data, pengodean, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Keabsahan temuan diperkuat dengan triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan SDMK telah dilakukan setiap tahun secara berjenjang dari fasilitas pelayanan kesehatan ke Dinas Kesehatan dengan memanfaatkan Analisis Beban Kerja dan dokumen Rencana Kebutuhan. Namun, realisasi pengadaan melalui ASN, PPPK, dan penugasan khusus belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan karena keterbatasan formasi, kemampuan fiskal, dan ketergantungan pada kebijakan pemerintah. Pendistribusian telah mempertimbangkan kebutuhan pelayanan, kompetensi, beban kerja, dan kondisi geografis, tetapi pemerataan belum tercapai; beberapa fasilitas masih kekurangan profesi tertentu dan menerapkan tugas rangkap. Upaya yang dilakukan meliputi pembaruan data, koordinasi lintas sektor, redistribusi, optimalisasi tenaga yang tersedia, serta pelatihan. Temuan ini bermanfaat sebagai dasar penguatan kebijakan ketenagaan kesehatan daerah. Disimpulkan bahwa pengelolaan SDMK telah berjalan sesuai tahapan, tetapi efektivitasnya memerlukan integrasi perencanaan berbasis data dengan dukungan formasi, anggaran, dan kebijakan distribusi yang lebih responsif terhadap kebutuhan wilayah.