Analisis Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Banggai Kepulauan
DOI:
https://doi.org/10.59585/bajik.v5i1.1457Keywords:
Implementasi Kebijakan, Stunting, Wilayah Kepulauan, Edwards III, Input-Proses-OutputAbstract
Latar belakang: prevalensi stunting nasional yang masih berada di angka 19,8% pada 2024 menyisakan tantangan besar, terutama di Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai daerah kepulauan dengan prevalensi 27,7% pada 2023, jauh di atas rata-rata nasional maupun provinsi. Fluktuasi jumlah kasus stunting dari 1.029 (2023), 1.105 (2024), hingga 850 (2025) menunjukkan bahwa penurunan prevalensi belum diikuti pengendalian kasus yang stabil, sehingga efektivitas implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting perlu dikaji secara mendalam. Tujuan: penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan tersebut melalui pendekatan Input-Proses-Output yang diintegrasikan dengan empat variabel Edwards III, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Metode: penelitian menggunakan desain studi kasus instrumental tunggal dengan pendekatan kualitatif, melibatkan 22 informan yang dipilih secara purposive sampling, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi non-partisipan, dan studi dokumentasi, dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil: penelitian menunjukkan komunikasi kebijakan telah berjenjang secara formal namun melemah pada tingkat desa akibat variasi kapasitas kader. Sumber daya manusia dan anggaran tergolong mencukupi secara agregat kabupaten, tetapi timpang pada level distribusi mikro antarpulau dan antar-Puskesmas. Data e-PPGBM menunjukkan penurunan kasus sekitar 14%, namun bertolak belakang dengan tren data survei nasional yang justru meningkat, dan Kabupaten Banggai Kepulauan sempat meraih peringkat empat terbaik se-Provinsi Sulawesi Tengah pada 2024. Kesimpulan: struktur birokrasi telah memenuhi aspek prosedural, tetapi fragmentasi koordinasi informal antar-OPD tetap menjadi kendala substantif. Penguatan koordinasi lintas sektor dan standardisasi rujukan data menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan efektivitas kebijakan di wilayah kepulauan serupa
References
Aminah, S. (2026). Literature Review : Formulasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Indonesia. JMPKP: Jurnal Manajemen Publik Dan Kebijakan Publik, 8(1), 229–242.
BKKBN. (2021). Kebijakan Dan Strategi Percepatan Penurunan Stunting Di Indonesia. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana.
Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (4th ed.). SAGE Publications.
Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI. (2022). Apa itu Stunting? Kementerian Sekretariat Negara RI. https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1516/apa-itu-stunting
Edwards, G. C. (1980). Implementing public policy. Congressional Quarterly Press. (Congressio).
Goffman, E. (1963). Stigma: Notes on the management of spoiled identity. Prentice-Hall, 1963. https://archive.org/details/stigmanotesonman0000goff
Hooghe, G. M. & L. (2004). Contrasting visions of multi-level governance (I. I. B. & M. Flinders (ed.)). Multi-Level Governance.
Idrus, S. A. G., Patimah, S., Batara, A. S., Yusriani, Multazam, A. M., & Haeruddin. (2025). Strategi Implementasi Kebijakan Program Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Journal of Aafiyah Health Research (JAHR), 6(2), 118–130.
Kemenkes RI. (2025). Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Dalam Angka. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.
Kementerian Dalam Negeri. (2025). Surat Edaran Nomor 400.5.7/1685/Bangda tentang Pelaksanaan Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting. Kemendagri.
Lipsky, M. (1980). Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public services. Russell Sage Foundation., 1(4), 1980. https://www.russellsage.org/publications/book/street-level-bureaucracy
Meckling, M. C. J. & W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(1933), 259–260.
Notoatmodjo, S. (2018). Metodologi Penelitian Kesehatan. Rineka Cipta.
Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan. (2024). Bangkep Peringkat 3 dalam Penurunan Stunting Se-Sulteng 2022-2023. Portal Resmi Kabupaten Banggai Kepulauan. Banggaikep.Go.Id. https://banggaikep.go.id/portal/bangkep-peringkat-3-dalam- penurunan-stunting-se-sulteng-2022-2023
Permenkes RI No. 2. (2020). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Standar Antromotrik Anak.
Perpres RI No. 72. (2021). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting. Presiden Republik Indonesia.
Ropika, S., Br, D., Stiawati, T., & Maulana, D. (2025). Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting dan Solusi Masalah Gizi di Kota Serang “ Endog Kepiting .” Jurnal Pemerintahan Dan Politik, 10(1), 42–63. https://doi.org/10.36982/jpp.v10i1.5076
Saepudin, D. Y., Muksin, N. N., Nugraha, I., & Adimiharja, R. (2025). Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting di Kota Sukabumi. PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs, 8(1), 135–148.
UNICEF/WHO /World Bank Group. (2023). Levels and Trends in Child Malnutrition. In Asia-Pacific Population Journal (Key findin, Vol. 24, Issue 2).
WHO. (2020). Improving early childhood development policies and practices. In World Health Organization. https://www.urban.org/research/publication/improving-early-childhood-development-policies-and-practices
Yenti, S. R., Wahyudin, D., & Kristanto, R. (2025). Analisis Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Paser , Kalimantan Timur. Jurnal Reformasi Administrasi : Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani, 12(1), 166–172.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Nirmala Wardhani Muhajji, Muhammad Azwar , Zamli Zamli
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
