Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2014 – 2018 (Studi Kasus Di Pemda Kabupaten Jombang)
DOI:
https://doi.org/10.59585/jimad.v1i2.223Keywords:
Ratio Analysis, Finance, Government PerformanceAbstract
Financial performance analysis in this study is an assessment process regarding the level of progress in achieving the implementation of work/activities of the Regional Government in the financial sector by using tools in the form of financial ratios which consist of: Analysis of Regional Financial Independence Ratio, Analysis of Regional Financial Dependency Ratio, Analysis of Effectiveness of Original Income Ratio Regions, Regional Financial Efficiency Ratio Analysis, Activity Ratio Analysis, Growth Ratio Analysis and Proportion Analysis
The purpose of writing this final project is to determine the financial performance of the Government of Jombang Regency in the 2014-2018 Fiscal Year.
The data used are primary and secondary data obtained through interviews, observation and literature study. The data obtained were analyzed using quantitative descriptive analysis methods.
After analyzing, it can be concluded that the financial performance of the Jombang Regency Government shows the average regional financial performance which is still unstable. Where the results of calculations every year are still experiencing numbers up and down. This is because the Government of Jombang Regency has not been optimal in managing the wealth of available regional resources. However, on the side of revenue achievement, Jombang Regency has demonstrated its ability to achieve Regional Original Revenue beyond the set targets.
Downloads
References
Bachtiar, A. d. (2002). Akuntasi Pemerintahan, Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.
Bastian, Saat, I., & Suryadi. (2006). Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar, Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga.
Baswir, R. (2000). Akuntansi Pemerintahan Indonesia, Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
Gade, M. (2005). Teori Akuntansi, Edisi Pertama. Jakarta: Almahira.
Halim, A. (2007). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). Akuntasi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat.
Harahap, S. S. (2002). Teori Akuntansi Laporan Keuangan, Edisi Ketiga. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik, Edisi Keempat. Yogyakarta: Andi Offset.
Margaretha, F. (2004). Teori dan Aplikasi Manajemen Keuangan. Jakarta: Gramedia Widiasarana.
Munawir. (2002). Analisa Laporan Keuangan, Edisi Keempat. Yogyakarta: Liberty.
Muslich, M. (2003). Manajemen Keuangan Modern (Analisis, Perencanaan dan Kebijaksanaan). PT. Bumi Aksara: Jakarta.
Nur, I., & Susilo, D. E. (2023). Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Ijarah berdasarkan PSAK no.107 (Studi Kasus BMT Rizqona Ikabu Tambakberas Jombang). JIMAD: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(1), 18–29. https://doi.org/10.59585/jimad.v1i1.93
Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 A Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.
Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jombang.
Posi, S. H., & Muhammad, I. (2023). Dampak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak Terhadap Sembilan Bahan Pokok Di Kecamatan Tobelo. JIMAD: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(2), 67–71. https://doi.org/10.59585/jimad.v1i2.189
Peraturan Bupati Jombang Nomor 53 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jombang.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah.
Peraturan Pemenrintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Ronaydi, M., & Castrawijaya, C. (2023). Analisis Lingkungan Lembaga Dakwah Dalam Inovasi dan Kewirausahaan Di Era Disruptif. JIMAD : Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(2), 72–81. https://doi.org/10.59585/jimad.v1i2.206
Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Hevi Susanti, Arief Budiono, Supriadi
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
